Bengkulu, elaeis.co - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung, Tri Bowo, menyebutkan tidak ada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bengkulu yang tidak membayar pajak. Hal ini dilontarkannya menyusul pernyataan dari Menko Marves Luhut Pandjaitan yang menyebut 9 juta hektar lahan perkebunan sawit yang dikelola perusahaan tidak bayar pajak. 

Tri menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bengkulu untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Menurut Tri, kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap kewajiban pajak di wilayah Bengkulu sangat baik.

"Namun jika hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak membayar pajak, kami akan menagih jumlah pajak yang terutang. Temuan BPKP pasti kami tindak lanjuti, tidak ada toleransi bagi pelanggar pajak," tegas Tri, Rabu (10/5).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan penindakan tanpa bukti yang cukup. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit.

"Kita tidak hanya menunggu adanya temuan dari BPKP, tapi juga melakukan pemeriksaan secara berkala. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak hanya mengawasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, tapi juga seluruh sektor usaha lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

"Kita harus memastikan semua sektor usaha di wilayah Bengkulu patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Kita tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran," ujarnya.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, Jakfar, juga menilai kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu terhadap kewajiban pajak cukup baik. "Saya yakin perusahaan-perusahaan besar tidak main-main soal pajak. Kalaupun ada yang menunggak, harus segera ditagih," tutupnya.